Beranda biaya kesehatan bpjs kesehatan iuran bpjs Kesehatan

Fix! Iuran BPJS Kesehatan Terbaru per September 2025: Kelasmu Berapa?

Updated: • 0 • min read
Table of Contents

Hai, teman-teman semua! Pasti kamu sudah nggak asing lagi kan dengan yang namanya BPJS Kesehatan? Yap, ini adalah jaminan kesehatan dari pemerintah yang wajib banget dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, ada kabar penting nih yang wajib kamu tahu, terutama buat kamu yang selalu setia membayar iuran tiap bulan. Mulai September 2025 ini, ada perubahan besar yang siap diimplementasikan secara bertahap lho!

bpjs kesehatan iuran terbaru

Skema kelas BPJS Kesehatan yang kita kenal selama ini, yaitu Kelas 1, Kelas 2, dan Kelas 3, akan segera dirombak total. Nantinya, semua layanan rawat inap akan disamakan menjadi satu skema: Kelas Rawat Inap Standar alias KRIS. Wah, kira-kira gimana ya detailnya dan berapa iuran yang harus kita bayar nanti? Yuk, kita bedah satu per satu!

Selamat Datang Era KRIS: Bye-bye Kelas 1, 2, 3!

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, sudah mengkonfirmasi bahwa perubahan besar ini akan mulai dijalankan. Intinya, layanan kesehatan di rumah sakit nggak akan lagi membedakan antara Kelas 1, Kelas 2, atau Kelas 3. Semua akan disatukan dalam layanan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini berarti, siapapun peserta BPJS Kesehatan, berhak mendapatkan fasilitas rawat inap yang setara dan standar.

Rencananya, implementasi KRIS ini akan dimulai tahun ini, September 2025, dan berlangsung secara bertahap selama dua tahun ke depan. Jadi, jangan kaget ya kalau nanti ada banyak penyesuaian di rumah sakit. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang status sosial atau besaran iuran yang dibayarkan. Tentunya ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan secara keseluruhan.

Mengapa KRIS Perlu Diterapkan?

Pemerintah punya alasan kuat kenapa harus mengubah sistem kelas yang sudah berjalan bertahun-tahun ini. Salah satunya adalah untuk mengurangi disparitas pelayanan yang seringkali terjadi. Dengan KRIS, diharapkan setiap peserta mendapatkan hak yang sama dalam hal fasilitas dasar saat menjalani rawat inap, seperti tempat tidur, kamar mandi, hingga ketersediaan tenaga medis. Ini juga merupakan upaya besar untuk mewujudkan sistem jaminan kesehatan nasional yang lebih berkeadilan dan inklusif.

Ada 12 kriteria standar fasilitas rawat inap yang harus dipenuhi oleh rumah sakit saat penerapan KRIS. Kriteria-kriteria ini mencakup berbagai aspek, mulai dari komponen fisik ruangan hingga layanan pendukung. Beberapa di antaranya adalah:

  1. Kamar Mandi di dalam ruangan: Setiap kamar pasien harus dilengkapi dengan kamar mandi.
  2. Rasio tempat tidur dan kamar mandi: Harus sesuai standar, menjamin kebersihan dan kenyamanan.
  3. Tempat tidur yang dilengkapi penunjang: Termasuk stop kontak, lampu baca, dan bel panggilan perawat.
  4. Suhu ruangan: Harus stabil dan nyaman bagi pasien.
  5. Penerangan ruangan: Cukup terang dan sesuai standar kesehatan.
  6. Ventilasi udara: Harus baik untuk sirkulasi udara yang sehat.
  7. Pembagian ruangan per jenis kelamin: Untuk menjaga privasi pasien.
  8. Standar jarak antar tempat tidur: Menjamin kenyamanan dan keamanan pasien.
  9. Ruangan rawat inap terpisah: Untuk pasien infeksius dan non-infeksius.
  10. Adanya tenaga medis yang cukup: Sesuai dengan rasio tempat tidur.
  11. Peralatan medis dasar: Harus tersedia di setiap kamar rawat inap.
  12. Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas: Memastikan semua pasien bisa mengakses fasilitas dengan mudah.

Dengan adanya standar ini, diharapkan pengalaman rawat inap peserta BPJS Kesehatan akan jauh lebih baik dan seragam di seluruh rumah sakit.

mermaid graph TD A[Pengumuman Perubahan BPJS Kesehatan] --> B{Implementasi KRIS Dimulai}; B -- Tahap 1 (Mulai Sept 2025) --> C[Penerapan KRIS Secara Bertahap]; C -- Transisi Bertahap (2 Tahun) --> D[Penghapusan Kelas 1, 2, 3]; D --> E[Layanan KRIS Sepenuhnya Berlaku]; E --> F[Penetapan Iuran KRIS Terbaru];

Iuran BPJS Kesehatan Saat Ini (Per September 2025): Skema Lama Masih Berlaku!

Meskipun skema KRIS sudah mulai diimplementasikan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa tarif iuran untuk KRIS ini belum ditentukan secara final. Jadi, selama masa transisi ini, peraturan mengenai iuran yang berlaku masih mengacu pada aturan lama, yaitu Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022. Penting nih untuk kamu ingat, jangan sampai bingung ya!

Aturan ini membagi skema perhitungan iuran berdasarkan beberapa aspek kepesertaan. Mari kita bahas detailnya:

1. Peserta PBI Jaminan Kesehatan

PBI ini singkatan dari Penerima Bantuan Iuran. Artinya, peserta ini iurannya dibayarkan langsung oleh Pemerintah. Mereka adalah golongan masyarakat yang kurang mampu dan tidak mampu, sehingga seluruh biaya jaminan kesehatannya ditanggung negara. Jadi, kamu yang termasuk dalam kategori ini, nggak perlu pusing memikirkan iuran.

2. Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)

Kategori ini dibagi lagi menjadi dua kelompok besar:

  • PPU yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan: Ini termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non-PNS. Besar iurannya adalah 5% dari Gaji atau Upah per bulan. Nah, rinciannya begini: 4% dibayar oleh pemberi kerja (Pemerintah) dan 1% dibayar oleh peserta sendiri. Jadi, gaji bulananmu akan langsung dipotong 1% untuk iuran BPJS Kesehatan.

  • PPU yang bekerja di BUMN, BUMD, dan Swasta: Sama seperti kelompok PPU pemerintahan, iurannya juga 5% dari Gaji atau Upah per bulan. Pembagiannya juga serupa: 4% dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% dibayar oleh Peserta. Karyawan swasta, BUMN, dan BUMD masuk ke dalam kategori ini. Ini bertujuan untuk meringankan beban pekerja sekaligus memastikan mereka terlindungi.

3. Iuran untuk Keluarga Tambahan PPU

Nah, ini khusus buat kamu yang PPU dan punya keluarga tambahan yang ingin didaftarkan ke BPJS Kesehatan. Keluarga tambahan ini meliputi anak keempat dan seterusnya (karena anak 1-3 biasanya sudah ditanggung), ayah, ibu, dan mertua. Besaran iurannya adalah 1% dari gaji atau upah per orang per bulan, dan ini dibayar sepenuhnya oleh pekerja penerima upah (peserta utama). Jadi, kalau kamu mau daftarkan mertua, kamu harus menanggung 1% dari gajimu lagi untuk iuran mereka.

4. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP)

Kategori ini biasanya untuk para pekerja mandiri, wiraswasta, atau mereka yang tidak memiliki penghasilan tetap dari suatu instansi. Juga termasuk di sini kerabat lain dari PPU seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dan lainnya. Besaran iurannya berbeda-beda tergantung kelas yang dipilih, namun karena KRIS akan menghapus kelas, ini akan berubah di masa depan. Untuk saat ini, berdasarkan Perpres 63/2022, rinciannya adalah:

  • Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III: Sebesar Rp 42.000 per orang per bulan.
    • Ada subsidi pemerintah nih! Khusus untuk Kelas III, pada Juli - Desember 2020, peserta hanya membayar Rp 25.500, sisanya Rp 16.500 dibayar pemerintah.
    • Per 1 Januari 2021, iuran peserta Kelas III naik menjadi Rp 35.000, dan pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000. Jadi, total iuran yang kamu bayar adalah Rp 35.000, sisanya disubsidi.
  • Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II: Sebesar Rp 100.000 per orang per bulan.
  • Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I: Sebesar Rp 150.000 per orang per bulan.

Ini adalah iuran yang kamu bayar secara mandiri jika kamu masuk kategori PBPU atau Bukan Pekerja.

5. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran dan Perintis Kemerdekaan

Untuk golongan ini, termasuk janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, besaran iurannya ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan. Seluruh iuran ini dibayar oleh Pemerintah. Ini adalah bentuk penghargaan negara atas jasa-jasa mereka.

Supaya lebih jelas, berikut adalah ringkasan iuran BPJS Kesehatan berdasarkan Perpres 63/2022 yang masih berlaku saat ini:

Kategori Peserta Besaran Iuran Pembayar Iuran
Penerima Bantuan Iuran (PBI) Ditentukan Pemerintah Pemerintah
Pekerja Penerima Upah (PPU) Pemerintah 5% dari Gaji/Upah (4% pemberi kerja, 1% peserta) Pemerintah (4%), Peserta (1%)
Pekerja Penerima Upah (PPU) Swasta/BUMN/BUMD 5% dari Gaji/Upah (4% pemberi kerja, 1% peserta) Pemberi Kerja (4%), Peserta (1%)
Keluarga Tambahan PPU (Anak ke-4+, Ayah, Ibu, Mertua) 1% dari Gaji/Upah per orang per bulan Peserta PPU
Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) & Bukan Pekerja (BP) Kelas III: Rp 42.000 (efektif Rp 35.000 dibayar peserta per Januari 2021, sisanya disubsidi)
Kelas II: Rp 100.000
Kelas I: Rp 150.000		 Peserta (Subsidi sebagian untuk Kelas III)
Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan Keluarganya 5% dari 45% gaji pokok PNS Gol III/a (14 tahun) Pemerintah

Batas Pembayaran dan Denda

Untuk pembayaran iuran, paling lambat adalah tanggal 10 setiap bulan. Jadi, pastikan kamu nggak telat bayar ya! Sejak 1 Juli 2016, sebenarnya sudah tidak ada denda keterlambatan pembayaran iuran. Ini kabar baik, kan?

Tapi, ada tapinya nih! Denda akan dikenakan apabila dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta yang bersangkutan memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap. Denda ini besarnya adalah 2,5% dari biaya diagnosa awal pelayanan rawat inap dikalikan jumlah bulan tertunggak, maksimal 12 bulan. Jadi, intinya, jangan sampai non-aktif ya kepesertaannya! Tetap aktifkan BPJS Kesehatanmu agar kamu bisa menikmati layanan tanpa hambatan.

Rencana Kenaikan Iuran: Akankah Harga Ikut Berubah?

Nah, ini dia topik yang bikin banyak orang penasaran dan mungkin sedikit cemas: rencana kenaikan iuran. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, sebelumnya sudah mengisyaratkan adanya kemungkinan kenaikan iuran ini. Kenaikan ini bukan tanpa alasan, lho. Rencana ini menjadi salah satu dari delapan skenario yang sedang digodok untuk memastikan operasional BPJS Kesehatan bisa terus berkelanjutan dan sehat secara finansial.

Ghufron menjelaskan bahwa pihaknya sudah memiliki kalkulasi mendalam mengenai rencana kenaikan tarif iuran JKN ini. Namun, rincian detailnya belum bisa dipublikasikan ke publik karena masih dalam tahap diskusi intensif dengan pemerintah. Ia juga menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai kenaikan iuran ini sepenuhnya ada di tangan pemerintah, bukan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan hanya bertugas memberikan data, analisis, dan rekomendasi berdasarkan kondisi riil di lapangan.

Kenapa Iuran Perlu Naik?

Pertanyaan ini sering muncul. Kenaikan iuran biasanya menjadi opsi ketika terjadi peningkatan biaya pelayanan kesehatan, peningkatan jumlah peserta, dan peningkatan utilisasi (pemanfaatan) layanan kesehatan. Semakin banyak orang yang menggunakan layanan BPJS Kesehatan, semakin besar pula biaya yang harus ditanggung. Apalagi dengan adanya KRIS, standar pelayanan juga akan meningkat, yang tentu saja berimbas pada biaya operasional rumah sakit dan BPJS Kesehatan.

Ghufron memberikan contoh salah satu skenario yang dibahas, yaitu mengenai cost sharing. “Jadi kalau seandainya nih, kan ada skenario 8 skenario, kalau cost sharing sekian kira-kira dampaknya terhadap utilisasi berapa,” terang Ghufron. Ini menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan sangat cermat dalam menghitung dampak dari setiap kebijakan yang akan diambil, termasuk potensi kenaikan iuran dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Skema cost sharing ini bisa berarti peserta mungkin harus menanggung sebagian kecil biaya untuk layanan tertentu di masa depan, meskipun sebagian besar tetap ditanggung BPJS.

Memastikan keberlanjutan finansial BPJS Kesehatan itu penting banget, agar kita semua bisa terus mendapatkan jaminan kesehatan yang layak. Oleh karena itu, diskusi mengenai iuran dan berbagai skenario ini terus berjalan. Kita semua berharap, keputusan terbaik akan diambil, yang seimbang antara kemampuan membayar masyarakat dan keberlanjutan layanan BPJS Kesehatan itu sendiri.

Mungkin kamu penasaran juga, seperti apa sih penjelasan BPJS Kesehatan terkait program JKN mereka? Kamu bisa cek video singkat yang menjelaskan hal tersebut:

Jadi, Kelasmu Berapa Sekarang?

Dengan adanya perubahan menuju KRIS, pertanyaan “Kelasmu berapa?” mungkin akan jadi pertanyaan masa lalu. Namun, untuk saat ini, selama masa transisi ini, skema iuran berdasarkan kelas masih berlaku untuk PBPU dan Bukan Pekerja. Jadi, pastikan kamu tahu di kelas mana kamu terdaftar dan berapa iuran yang kamu bayarkan setiap bulannya.

Yang jelas, perubahan ini bertujuan untuk membuat layanan BPJS Kesehatan semakin merata dan berkualitas. Tentu ada banyak penyesuaian yang harus kita hadapi bersama. Penting bagi kita untuk terus memantau informasi terbaru dari BPJS Kesehatan dan pemerintah agar tidak ketinggalan berita.

Menurut kamu, bagaimana nih dengan rencana implementasi KRIS dan kemungkinan kenaikan iuran BPJS Kesehatan di masa depan? Apakah kamu siap dengan perubahan ini? Yuk, bagikan pendapat dan pengalamanmu di kolom komentar di bawah!

Posting Komentar