Rico-Zaki 100 Hari Jadi Walikota Medan, Minim Gebrakan? Ini Kata DPRD!

Table of Contents

Sudah 100 hari nih pasangan Walikota Medan Rico Waas dan Wakilnya Zakiyuddin Harahap menjabat. Ibarat baru mulai pemanasan, 100 hari pertama ini sering jadi tolok ukur awal kinerja pemerintahan baru. Nah, kira-kira gimana rapor Rico-Zaki di mata DPRD Medan? Ternyata, ada kritik pedas nih yang datang dari Sekretaris Komisi I DPRD Medan, Syaiful Ramadhan. Menurut Bang SR, sapaan akrabnya, 100 hari Rico-Zaki ini masih minim gebrakan. Katanya sih, lebih banyak seremonial daripada aksi nyata di lapangan.

Kritik Tajam dari Gedung Dewan¶

Syaiful Ramadhan blak-blakan bilang, selama 100 hari ini, dia belum melihat arah kerja yang jelas dari pasangan Rico-Zaki. Apalagi yang namanya “gebrakan konkret” buat nyelesaiin masalah-masalah mendesak yang udah jadi langganan Kota Medan. Ini kan jadi pertanyaan mendasar, kata Bang SR, sebenernya apa aja sih yang dikerjain selama tiga bulan lebih ini?

Poin kritik utamanya ada di ketiadaan rencana kerja resmi yang dipublikasikan ke masyarakat. Gimana publik mau menilai kalau nggak ada indikator kinerja atau target yang terukur? Tanpa itu semua, sulit buat kita sebagai warga buat ngeliat apakah pemerintahan ini berhasil atau nggak dalam mencapai tujuannya. Transparansi dalam perencanaan itu penting banget lho buat membangun kepercayaan. Ketika rencana kerja nggak jelas atau nggak disampaikan, kesannya jadi kayak jalan tanpa peta.

Terjebak Seremoni, Minim Inovasi¶

Kritik lain yang nggak kalah menohok adalah soal dominasi seremoni. Pemerintahan Rico-Zaki dibilang masih terjebak dalam pola lama. Isinya penuh agenda seremoni sana-sini, tapi miskin terobosan dan inovasi.

Padahal, Kota Medan itu butuh banget langkah serius dalam berbagai bidang. Misalnya, reformasi pelayanan publik yang bikin urusan warga jadi gampang dan cepat. Transformasi digital biar birokrasi nggak ketinggalan zaman. Atau, peningkatan efisiensi birokrasi biar duit rakyat yang dipake buat operasional pemerintahan itu bener-bener efektif dan nggak sia-sia. Menurut Bang SR, hal-hal ini belum terlihat ada progress signifikan. Pelayanan publik masih kerasa lamban, bikin warga geregetan. Dan dua masalah klasik Medan yang udah kayak PR abadi, yaitu sampah dan banjir, katanya juga belum tertangani dengan baik.

Memang sih, seremoni itu kadang perlu buat menandai sesuatu atau membangun semangat. Tapi kalau terlalu banyak seremoni sementara masalah di depan mata nggak kunjung beres, nah itu yang jadi soal. Warga kan pengennya liat hasil nyata, bukan sekadar acara potong pita atau sambutan-sambutan meriah. Inovasi itu kuncinya di era sekarang. Gimana caranya bikin sistem yang lebih baik, manfaatin teknologi, atau nyari solusi kreatif buat masalah yang itu-itu aja. Kalo nggak ada inovasi, ya jangan heran kalau hasilnya juga gitu-gitu aja.

Masalah Klasik: Sampah dan Banjir¶

Ini dia nih, dua isu yang selalu nongol kalau ngomongin Medan: sampah dan banjir. Bang SR juga mengkritik keras penanganan dua masalah ini di 100 hari pertama Rico-Zaki. Menurutnya, belum ada langkah progresif yang kelihatan buat ngatasin sampah yang berserakan atau banjir yang masih sering melanda beberapa titik di kota.

Penanganan banjir, katanya, masih bersifat reaktif. Artinya, pemerintah baru bergerak kalau udah kejadian banjir, misalnya dengan nerjunin petugas buat nanganin atau nyiapin posko pengungsian. Padahal, yang dibutuhkan itu adalah penanganan yang sistematis, yang punya rencana jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya, normalisasi sungai, perbaikan drainase yang menyeluruh, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, atau bahkan edukasi ke masyarakat soal pentingnya menjaga kebersihan saluran air. Tanpa rencana sistematis kayak gini, ya banjir akan terus jadi langganan setiap kali hujan deras.

Soal sampah juga sama. Apa rencana jangka panjang buat pengelolaan sampah di Medan? Apakah mau fokus ke pengurangan sampah dari sumbernya, daur ulang, atau pembangunan fasilitas pengolahan sampah modern? Kalau cuma ngandelin angkut-buang aja tanpa ada sistem yang terintegrasi, ya volume sampah akan terus menumpuk dan jadi masalah lingkungan yang serius. Medan itu butuh terobosan dalam pengelolaan sampah, mungkin kayak kota-kota lain yang udah mulai menerapkan sistem pemilahan sampah dari rumah tangga atau teknologi waste-to-energy.

Mari kita lihat detail kritik-kritik kunci yang disampaikan DPRD Medan ini dalam tabel berikut, membandingkan harapan vs fakta (berdasarkan kritik):

Area Kritik	Harapan (Berdasarkan Kebutuhan Medan)	Fakta 100 Hari (Menurut DPRD Medan)	Dampak ke Masyarakat
Rencana Kerja	Jelas, terukur, dipublikasikan, punya target	Belum terlihat jelas, minim indikator kinerja	Sulit evaluasi, arah pembangunan nggak terukur
Aksi vs Seremoni	Fokus aksi nyata, implementasi program, inovasi	Lebih banyak seremoni, minim terobosan nyata	Layanan publik lamban, masalah stagnan
Penanganan Sampah	Sistematis, preventif, pengelolaan terintegrasi	Masih berserakan, penanganan belum progresif	Lingkungan kotor, potensi penyakit
Penanganan Banjir	Sistematis, rencana jangka pendek & panjang	Reaktif saat kejadian, bukan pencegahan	Kerugian materi, aktivitas terganggu berulang
Layanan Publik	Cepat, mudah diakses, transparan, berbasis digital	Terkesan lamban, prosedur berbelit-belit	Kekecewaan warga, urusan jadi susah
Jabatan Strategis	Terisi oleh profesional kompeten, segera	Beberapa posisi masih kosong, ganggu layanan	Efisiensi menurun, eksekusi program terhambat
Kolaborasi Publik	Warga dilibatkan dalam perencanaan & keputusan	Masih sebatas slogan ‘Medan untuk semua’	Warga merasa tidak didengar, partisipasi minim

Tabel ini menggambarkan betapa besarnya jurang antara ekspektasi (yang didasarkan pada kebutuhan kota dan janji kampanye) dengan apa yang terlihat dalam 100 hari pertama, setidaknya dari sudut pandang DPRD. Kritik ini menunjukkan bahwa fondasi yang diharapkan kuat di awal ternyata dinilai masih rapuh.

Respons Aduan Warga dan Jabatan Kosong¶

Selain masalah klasik sampah dan banjir, Syaiful Ramadhan juga menyoroti soal lambannya respons terhadap laporan masyarakat. Aduan publik itu seringkali ditanggapi lambat, dengan prosedur yang berbelit-belit. Ini jelas memicu kekecewaan warga yang udah susah payah nyampein masalah mereka. Padahal, kanal pengaduan masyarakat itu harusnya jadi salah satu cara pemerintah dengerin warganya dan cepet tanggap. Kalau responnya lelet dan bikin frustrasi, ya warga jadi males lapor lagi.

Masalah lain yang nggak kalah penting adalah soal sejumlah posisi strategis di pemerintahan kota yang katanya masih kosong sampai sekarang. Bayangin aja, posisi-posisi penting yang harusnya jadi motor penggerak departemen atau dinas vital itu belum terisi. Ini jelas banget berdampak pada terganggunya layanan masyarakat. Gimana mau jalan program atau kebijakan strategis kalau pucuk pimpinannya belum ada? Kekosongan jabatan ini bisa bikin roda pemerintahan melambat dan menghambat eksekusi rencana kerja (kalau pun ada rencananya). Pengisian jabatan strategis itu harusnya jadi prioritas di awal pemerintahan biar semua unit kerja bisa langsung tancap gas.

Kolaborasi ‘Medan untuk Semua’ Belum Terasa¶

Walikota Rico Waas sendiri kerap menyuarakan semangat kolaborasi dan partisipasi publik dengan slogan “Medan untuk Semua”. Slogan ini terdengar bagus dan inklusif. Namun, menurut Bang SR, semangat itu belum diwujudkan dalam kebijakan nyata.

Artinya, masyarakat itu belum benar-benar dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan maupun pengambilan keputusan yang berkaitan dengan nasib kota mereka. Padahal, pelibatan publik itu kunci buat memastikan kebijakan yang dibuat itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga. Dengarkan suara mereka, libatkan komunitas, adakan forum-forum diskusi yang bermakna. Kalau partisipasi publik cuma jadi slogan tanpa implementasi konkret, ya warga akan merasa janji-janji itu cuma manis di bibir aja. Kolaborasi itu butuh aksi nyata, bukan cuma retorika.

Tantangan ke Depan dan Pengawasan DPRD¶

Mengakhiri catatan kritisnya, Syaiful Ramadhan menekankan bahwa 100 hari pertama itu seharusnya jadi pondasi awal yang kuat, bukan cuma masa adaptasi yang santai-santai. Ini adalah waktu krusial buat nunjukkin kalau pemerintah baru itu serius dan punya arah yang jelas.

Ia juga menegaskan bahwa DPRD Kota Medan akan terus menjalankan fungsi pengawasan mereka. Ini adalah tugas utama DPRD sebagai wakil rakyat untuk memastikan eksekutif bekerja sesuai koridor dan memenuhi janji-janjinya. Pengawasan ini penting biar pemerintah nggak jalan sendiri dan selalu ingat ada yang mengawasi kinerjanya demi kepentingan masyarakat.

Pesan terakhir dari Bang SR buat pemerintahan Rico-Zaki itu jelas: mereka harus segera keluar dari zona nyaman dan mulai menunjukkan aksi nyata. Janji-janji kampanye yang dulu diumbar saat meminta dukungan rakyat itu sekarang harus ditagih dan direalisasikan. Warga Medan menunggu gebrakan konkret yang bisa bikin hidup mereka lebih baik, kota lebih rapi, dan layanan publik lebih prima. 100 hari mungkin singkat, tapi cukup buat nunjukkin potensi dan keseriusan. Waktu terus berjalan, dan tantangan di Medan itu besar.

Bagaimana pendapat kalian soal kinerja 100 hari pertama pemerintahan Rico-Zaki di Medan? Apakah kalian merasakan ada perubahan atau perbaikan di lingkungan sekitar? Yuk, share opini kalian di kolom komentar di bawah!