Beranda berita kesehatan bpjs kesehatan iuran bpjs Kesehatan

Fix! Iuran BPJS Kesehatan Kelas 1, 2, 3 Mulai Berlaku 15 Mei 2025!

Updated: • 0 • min read
Table of Contents

BPJS Kesehatan Kelas 1 2 3 Ganti KRIS

Hai Sobat Sehat! Ada kabar penting nih buat kamu peserta BPJS Kesehatan. Sistem iuran kita bakal ada penyesuaian besar-besaran lho, tepatnya mulai Juli 2025. Perubahan ini seiring dengan berlakunya sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang bakal menggantikan sistem kelas 1, 2, dan 3 yang selama ini kita kenal.

Perubahan ini bukan isapan jempol belaka, karena sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024. Perpres ini merupakan perubahan ketiga dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Jadi, ini udah jadi payung hukumnya.

Kenapa Ada Perubahan Skema Iuran?

Nah, mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa sih harus diubah? Jadi, tujuan utama penerapan KRIS ini adalah untuk mewujudkan pelayanan rawat inap yang lebih adil dan merata bagi semua peserta BPJS Kesehatan. Dengan KRIS, semua peserta diharapkan mendapatkan fasilitas rawat inap dengan standar yang sama, nggak peduli berapa iuran yang mereka bayarkan.

Sistem kelas 1, 2, dan 3 yang ada sekarang memang menimbulkan perbedaan fasilitas, terutama di ruang rawat inap. Dengan KRIS, diharapkan perbedaan ini bisa dihilangkan atau diminimalkan. Jadi, semua peserta bisa dapat pelayanan yang standar, nggak ada lagi perbedaan mencolok berdasarkan kelas iuran. Ini kan bagus ya, demi pemerataan layanan kesehatan buat kita semua.

Berlakunya KRIS dan Penetapan Iuran Baru

Perpres 59/2024 ini sudah resmi berlaku per tanggal diundangkan. Namun, implementasi KRIS secara penuh dan penetapan iuran baru memang ada tahapannya. Dalam Pasal 103B Ayat (8) Perpres 59/2024 disebutkan kalau penetapan besaran iuran baru, manfaat yang didapat, dan tarif pelayanan itu masih ada tenggat waktu.

Presiden Jokowi diberi waktu sampai 1 Juli 2025 untuk menetapkan besaran iuran yang baru ini. Artinya, sampai tanggal tersebut, besaran iuran KRIS yang pasti itu memang belum ditentukan. Masih digodok oleh pemerintah dan pihak terkait. Jadi, kalau ada yang bilang iuran KRIS sudah fix sekian rupiah, itu belum benar ya. Masih menunggu pengumuman resmi.

Masa Transisi Sampai Juli 2025

Selama masa transisi ini, dari sekarang sampai nanti iuran KRIS ditetapkan per 1 Juli 2025, peraturan mengenai iuran yang berlaku masih mengikuti aturan lama. Aturan lama yang dimaksud adalah Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022. Perpres inilah yang selama ini mengatur besaran iuran berdasarkan sistem kelas 1, 2, dan 3.

Jadi, sampai pengumuman resmi iuran KRIS keluar dan sistem baru berjalan penuh, besaran iuran yang kamu bayarkan saat ini masih sesuai dengan ketentuan di Perpres 63/2022. Penting nih untuk tetap tahu berapa iuran yang berlaku sekarang, biar nggak bingung.

Skema Iuran BPJS Kesehatan Berdasarkan Perpres 63/2022 (Saat Ini Berlaku)

Ini dia rincian skema iuran BPJS Kesehatan yang masih berlaku sampai nanti ada pengumuman iuran baru di era KRIS, berdasarkan Perpres 63/2022:

1. Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan

Untuk kategori ini, iurannya dibayarkan langsung oleh Pemerintah. Peserta PBI biasanya berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu yang datanya terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Mereka nggak perlu pusing mikirin bayar iuran, karena sudah ditanggung penuh oleh negara.

2. Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) pada Lembaga Pemerintahan

Kategori PPU ini mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri. Besaran iurannya adalah 5% dari Gaji atau Upah per bulan. Pembagiannya:
* 4% dibayar oleh pemberi kerja (instansi/negara).
* 1% dibayar oleh peserta (dipotong dari gaji).

Jadi, sebagai peserta PPU dari lembaga pemerintahan, kamu hanya membayar 1% dari gajimu, sementara 4% sisanya ditanggung oleh tempatmu bekerja.

3. Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) di BUMN, BUMD, dan Swasta

Nah, kalau kamu bekerja di perusahaan BUMN, BUMD, atau swasta, skema iurannya juga sama kok dengan PPU lembaga pemerintahan. Besaran iurannya tetap 5% dari Gaji atau Upah per bulan. Pembagiannya juga sama persis:
* 4% dibayar oleh Pemberi Kerja (perusahaan).
* 1% dibayar oleh Peserta (dipotong dari gaji).

Ini menunjukkan bahwa beban iuran sebagian besar ditanggung oleh pemberi kerja, baik di sektor publik maupun swasta.

4. Iuran Keluarga Tambahan PPU

Peserta PPU juga bisa mendaftarkan anggota keluarga tambahan selain istri/suami dan anak (maksimal 3 anak) yang iurannya sudah termasuk dalam 5% gaji. Anggota keluarga tambahan ini meliputi anak keempat dan seterusnya, ayah kandung, ibu kandung, ayah mertua, dan ibu mertua.

Untuk keluarga tambahan ini, ada iuran terpisah lho. Besarannya adalah sebesar 1% dari gaji atau upah per orang per bulan. Iuran ini sepenuhnya dibayar oleh pekerja penerima upah yang bersangkutan. Jadi, kalau mau mendaftarkan orang tua atau anak keempat, si pekerja PPU yang bayar 1% tambahan per orang.

5. Iuran untuk Peserta Mandiri dan Kategori Lainnya

Kategori ini mencakup kerabat lain dari PPU (seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dll), peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang biasanya disebut peserta mandiri, serta iuran peserta bukan pekerja (investor, pemberi kerja, pensiunan, veteran, perintis kemerdekaan, dll yang tidak termasuk PPU atau PBI).

Besaran iuran untuk kategori ini berbeda-beda tergantung pada kelas perawatan yang mereka pilih saat mendaftar. Ini dia rinciannya berdasarkan sistem kelas yang masih berlaku:

  • Kelas III: Sebesar Rp 42.000 per orang per bulan. Dengan iuran ini, peserta mendapat manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III. Ada catatan penting nih terkait iuran Kelas III:
    • Pada periode Juli - Desember 2020, peserta sebenarnya hanya membayar Rp 25.500. Sisanya sebesar Rp 16.500 dibayar oleh pemerintah sebagai bantuan iuran.
    • Per 1 Januari 2021 sampai sekarang (selama Perpres 63/2022 berlaku), iuran yang dibayarkan peserta Kelas III adalah Rp 35.000 per orang per bulan. Pemerintah masih memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000 per orang per bulan, sehingga total iuran Kelas III sebenarnya tetap Rp 42.000. Skema ini berlaku sampai nanti iuran KRIS ditetapkan.
  • Kelas II: Sebesar Rp 100.000 per orang per bulan. Peserta dengan iuran ini mendapat manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.
  • Kelas I: Sebesar Rp 150.000 per orang per bulan. Peserta dengan iuran ini mendapat manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

Penting untuk diingat, besaran iuran mandiri ini yang kemungkinan besar akan mengalami perubahan signifikan setelah KRIS diimplementasikan. Apakah nanti akan ada satu tarif tunggal untuk semua eks-peserta mandiri, atau tetap ada beberapa tarif dengan standar KRIS yang sama, masih menjadi pertanyaan besar yang jawabannya akan ada sebelum 1 Juli 2025.

6. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kategori Khusus

Ada juga iuran khusus untuk Veteran, Perintis Kemerdekaan, serta janda/duda/anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan. Besaran iurannya ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan. Seluruh iuran untuk kategori ini sepenuhnya dibayarkan oleh Pemerintah. Ini merupakan bentuk penghargaan negara atas jasa-jasa mereka.

Untuk memudahkan pemahaman, berikut adalah tabel ringkasan skema iuran BPJS Kesehatan yang berlaku saat ini (mengacu pada Perpres 63/2022):

Kategori Peserta Besaran Iuran Pembayaran
PBI (Penerima Bantuan Iuran) Ditentukan Pemerintah Ditanggung Penuh oleh Pemerintah
PPU Lembaga Pemerintahan 5% dari Gaji/Upah 4% Pemberi Kerja, 1% Peserta
PPU BUMN, BUMD, Swasta 5% dari Gaji/Upah 4% Pemberi Kerja, 1% Peserta
Keluarga Tambahan PPU (anak ke-4+, ortu/mertua) 1% dari Gaji/Upah per orang Ditanggung Penuh oleh Peserta PPU
PBPU & Bukan Pekerja (Mandiri) - Kelas III Rp 42.000 (peserta bayar Rp 35.000, pemerintah bantu Rp 7.000) Peserta & Pemerintah
PBPU & Bukan Pekerja (Mandiri) - Kelas II Rp 100.000 Ditanggung Penuh oleh Peserta
PBPU & Bukan Pekerja (Mandiri) - Kelas I Rp 150.000 Ditanggung Penuh oleh Peserta
Veteran, Perintis Kemerdekaan, & Ahli Warisnya 5% dari 45% Gaji Pokok PNS Gol. III/a mk 14 th Ditanggung Penuh oleh Pemerintah

Tabel ini merangkum kondisi iuran yang masih berlaku saat ini. Setelah 1 Juli 2025, khususnya untuk peserta mandiri (PBPU & Bukan Pekerja), besaran iuran per kelas ini tidak akan berlaku lagi dan akan diganti dengan skema iuran baru di era KRIS.

KRIS Itu Apa Sih?

Sebelum terlalu jauh membahas iuran, penting juga nih untuk paham sedikit tentang KRIS itu sendiri. KRIS adalah singkatan dari Kelas Rawat Inap Standar. Ini adalah program yang bertujuan menyeragamkan fasilitas ruang rawat inap bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Jadi, nggak akan ada lagi perbedaan mencolok antara ruang rawat inap kelas 1, 2, atau 3. Semuanya disamakan standarnya berdasarkan kriteria tertentu. Tujuannya supaya semua peserta JKN, dari mana pun latar belakangnya atau berapa pun iurannya (nanti di skema baru), bisa mendapatkan kualitas ruang rawat inap yang memadai dan setara.

Ada 12 kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh setiap rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk ruang rawat inap KRIS. Beberapa contoh kriterianya antara lain:

  1. Komponen bangunan yang digunakan tidak memiliki tingkat porositas yang tinggi.
  2. Ventilasi udara harus memadai, minimal 6 kali pergantian udara per jam.
  3. Pencahayaan ruangan standar (tidak terlalu terang atau gelap).
  4. Ketersediaan tirai atau partisi antar tempat tidur untuk privasi pasien.
  5. Kamar mandi di dalam ruang rawat inap, bukan di luar.
  6. Kamar mandi standar aksesibilitas.
  7. Jumlah maksimal 4 tempat tidur per ruangan.
  8. Ada standar jarak antar tempat tidur.
  9. Fasilitas tambahan seperti AC (Air Conditioner).
  10. Adanya lemari pakaian di setiap tempat tidur.
  11. Jumlah outlet listrik dan ketersediaan perawat per kamar.
  12. Suhu ruangan stabil antara 20-26 derajat Celcius.

Standar-standar ini bertujuan meningkatkan kualitas dan kenyamanan ruang rawat inap bagi seluruh peserta BPJS Kesehatan. Penerapan KRIS ini dilakukan secara bertahap dan ditargetkan bisa penuh pada Juli 2025.

Timeline Perubahan BPJS Kesehatan

Biar lebih jelas, yuk kita lihat timeline utama terkait perubahan iuran dan KRIS ini:

mermaid timeline title Timeline Perubahan Iuran BPJS Kesehatan Menuju KRIS 2024 : Perpres 59/2024 Ditetapkan (Payung Hukum KRIS) now : Penerapan KRIS Berjalan Bertahap 2025-07-01 : Batas Waktu Penetapan Iuran KRIS oleh Presiden 2025-07-xx : Iuran Baru Era KRIS Mulai Berlaku (Tanggal Pasti Menunggu Pengumuman)

Dari diagram ini, kita bisa lihat bahwa Perpresnya sudah ada sejak 2024. Penerapan KRIS sudah mulai dicoba di beberapa rumah sakit. Paling krusial adalah tanggal 1 Juli 2025 sebagai deadline penetapan iuran baru. Setelah tanggal tersebut, iuran baru akan mulai berlaku.

Sampai iuran baru KRIS diumumkan dan berlaku, skema iuran lama (Perpres 63/2022 dengan sistem kelas) masih sepenuhnya berlaku.

Pembayaran Iuran dan Denda Keterlambatan

Bicara soal iuran, ada baiknya kita ingat lagi soal batas waktu pembayaran dan sanksi jika terlambat.

Batas Waktu Pembayaran

Berdasarkan skema iuran yang saat ini berlaku (Perpres 63/2022), pembayaran iuran BPJS Kesehatan paling lambat dilakukan pada tanggal 10 setiap bulannya. Jadi, pastikan kamu atau pemberi kerjamu membayar iuran sebelum tanggal 10 ya, supaya kepesertaanmu tetap aktif.

Denda Keterlambatan Pembayaran?

Menariknya, sejak 1 Juli 2016, tidak ada lagi denda keterlambatan pembayaran iuran bulanan BPJS Kesehatan. Artinya, kalau kamu telat bayar iuran, status kepesertaanmu memang akan dinonaktifkan sementara, tapi kamu tidak akan dikenakan denda berupa tambahan biaya iuran bulanan.

Namun, hati-hati! Denda itu tetap ada, tapi bukan denda iuran bulanan. Denda justru dikenakan apabila:

  1. Status kepesertaanmu sempat tidak aktif karena menunggak iuran, DAN
  2. Dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaanmu diaktifkan kembali (setelah melunasi tunggakan), kamu memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap.

Nah, denda ini berdasarkan Perpres 64/2020 (perubahan kedua atas Perpres 82/2018). Besaran denda pelayanan tersebut adalah sebesar 5% dari biaya diagnosa awal pelayanan kesehatan rawat inap. Angka 5% itu kemudian dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak yang sempat bikin kepesertaanmu nonaktif.

Ada ketentuan batasan denda ini juga:

  1. Jumlah bulan tertunggak yang diperhitungkan paling banyak 12 bulan. Jadi, walaupun kamu menunggak lebih dari setahun, perhitungan denda tetap pakai maksimal 12 bulan.
  2. Besaran denda paling tinggi adalah Rp 30.000.000. Jadi, seberapapun besar biaya rawat inap dan berapapun bulan tunggakanmu, denda maksimal tidak akan melebihi 30 juta rupiah.

Bagaimana kalau pesertanya PPU dan menunggak? Nah, kalau peserta PPU yang menunggak iuran dan kemudian kena denda pelayanan rawat inap, pembayaran denda tersebut ditanggung oleh pemberi kerja. Ini beda dengan peserta mandiri yang harus bayar sendiri dendanya.

Jadi, walaupun tidak ada denda iuran bulanan, sangat disarankan untuk tidak menunggak ya. Menunggak iuran bisa membuat status kepesertaan nonaktif, dan kalau tiba-tiba butuh rawat inap setelah diaktifkan lagi, dendanya lumayan lho bisa sampai jutaan rupiah. Mending rutin bayar sebelum tanggal 10.

Prospek Iuran KRIS Setelah Juli 2025

Seperti yang sudah dibahas, besaran iuran KRIS yang pasti masih menunggu pengumuman resmi sebelum 1 Juli 2025. Namun, ada beberapa skenario atau kemungkinan yang sering dibicarakan publik:

  • Satu Tarif Tunggal: Semua peserta mandiri (yang sebelumnya kelas 1, 2, 3) membayar satu tarif iuran yang sama, mendapatkan fasilitas rawat inap KRIS yang sama.
  • Beberapa Tarif Bertingkat: Mungkin tetap akan ada beberapa tarif iuran, tapi perbedaan manfaatnya tidak lagi pada kelas kamar rawat inap (karena semua sudah standar KRIS), melainkan mungkin pada layanan non-rawat inap atau co-payment untuk layanan tertentu di luar paket JKN. Namun, skenario ini masih spekulasi.

Pemerintah dan BPJS Kesehatan pasti sedang menghitung dengan cermat besaran iuran yang baru ini. Pertimbangannya kompleks, mulai dari kemampuan bayar masyarakat, keberlanjutan program JKN, hingga inflasi biaya kesehatan. Harapannya sih, iuran yang baru nanti tetap terjangkau bagi masyarakat luas, sementara BPJS Kesehatan tetap bisa memberikan pelayanan yang optimal dengan standar KRIS.

Perubahan ini pastinya akan berdampak pada jutaan peserta BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia. Tetap pantau informasi resmi dari BPJS Kesehatan atau kanal-kanal pemerintah yang terpercaya ya, supaya kamu nggak ketinggalan pengumuman penting soal iuran KRIS ini.

Informasi yang akurat itu penting banget di masa transisi seperti ini. Jangan sampai termakan hoaks atau info yang belum pasti.

Bagaimana pendapatmu soal perubahan iuran BPJS Kesehatan dan penerapan KRIS ini? Apakah kamu merasa ini akan memberikan dampak positif pada pelayanan kesehatan? Atau ada kekhawatiran soal besaran iuran yang baru nanti? Yuk, sharing pendapatmu di kolom komentar!

Posting Komentar